KEPEMIMPINAN

1.      Buatlah suatu kasus dengan memberi contoh tentang seorang pemimpin dengan seorang kepala? Kemudian saudarakan jelaskan persamaan dan perbedaannya?

Contoh kasus :

Dalam sebuah organisasi mahasiswa khususnya himpunan mahasiswa jurusan, dalam hal ini HIMAGARA (Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara) secara struktural susunan organisasi di HIMAGARA terdiri dari seorang ketua umum, seorang seketaris umum, tiga orang kepala depatermen (Depatermen Kajian Ilmiah, Depatermen Kemahasiwaan, Depatermen Pengembangan Organisasi) dan 31 staff (staff periode 2010/2011). Seorang kepala depatermen diangkat oleh ketua umum, karena ketua umum memiliki hak perogratif memilih seorang kepala depatermen untuk mengisi jabatan strategis dalam struktur organisasi di HIMAGARA. Karena dipilih dan diangkat oleh ketua umum maka seorang kepala depatermen harus mempertanggungjawabkan kinerja depatermen dalam rapat pleno yang diadakan dua kali dalam satu periode kepengurusan di HIMAGARA. Seorang kepala depatermen mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur staffnya agar menjalankan semua ketetapan dan keputusan yang ada.

Upaya BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Surakarta dalam Pembinaan dan Pemberian Sanksi Tegas kepada PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang Tidak Disiplin (Terlambat Masuk Kerja)

Setiap organisasi baik swasta maupun instansi pemerintahan, memiliki visi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Hal itu dapat diwujudnyatakan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa. Dalam pencapaian cita-cita tersebut di butuhkan beberapa strategi yang pada dasarnya di ejawantahkan dalam sasaran misi organisasi maupun instansi pemerintahan. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dari masa ke masa, membuat persaingan dalam dunia pekerjaan meningkat. Hal ini dikarenakan adanya globalisasi dan modernisasi. Jika suatu organisasi atau instansi tidak bisa menyikapi hal tersebut, maka kelangsungan kegiatan atau pekerjaan di dalam organisasi atau instansi tersebut akan terhambat. Untuk itu, diperlukan adanya sistem yang baik yang harus dimiliki oleh setiap organisasi. Sebuah instansi harus didukung sumber daya manusia yang cakap karena sumber daya manusia sangat berperan dalam menjalankan usaha atau kegiatan di dalam instansi tersebut (Soekidjo Notoatmodjo, 2003 : 2).

Analisis Hirarkis Perumusan Masalah Kebijakan Publik tentang Permasalahan Parkir di Kota Surakarta

Kota Surakarta sebagai pusat Wilayah Pengembangan VIII Propinsi Jawa Tengah, mempunyai peran yang strategis bagi pengembangan wilayah di Propinsi Jawa Tengah. Secara geografis letak kota Surakarta sangat strategis dan merupakan titik persimpangan jalur transportasi regional dan sekaligus sebagai daerah tujuan dan bangkitan pergerakan. Sebagai pusat WP VIII kota Surakarta mempunyai tingkat pertumbuhan kota yang sangat pesat yang dapat dilihat dan pertumbuhan ekonomi dan sistem aktivitas kota sentra pertumbuhan fisik kota. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi melebihi persentase pertumbuhan penduduk akan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk, yang ditandai dengan semakin tingginya pendapatan perkapita masyarakat. Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang memiliki potensi cukup besar sebagai pusat kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta juga tak lepas dan peran kota-kota di sekitarnya, Karanganyar, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri dan Klaten. Akan tetapi masih banyak sekali masalah yang terjadi pada kondisi lalulintas di Kota Surakarta, yaitu adanya beberapa simpul-simpul kemacetan, kepadatan dan kesemrawutan di jalan. Masalah ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah penertiban masalah perparkiran.